Showing posts with label Jesuit Refugee Service. Show all posts
Showing posts with label Jesuit Refugee Service. Show all posts

Tuesday, January 17, 2017

Pesan Paus Fransiskus pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2017

Pesan Paus Fransiskus pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2017
(15 Januari 2017)
“Migran Anak-Anak, yang Rentan dan Tak Punya Suara”
Saudara-Saudari yang terkasih,
"Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku" (Mrk 9:37; bdk. Mat 18:5, Luk 9:48, Yoh 13:20). Melalui untaian kata tersebut, para Penginjil mengingatkan komunitas Kristiani akan ajaran Yesus yang memberi inspirasi dan sekaligus menantang. Frase tersebut menelusuri jalan setapak sejati menuju kepada Allah, yaitu jalan yang dimulai dengan yang paling kecil, dan melalui rahmat Penebus kita, bertumbuh menjadi praktik untuk menyambut orang lain. Menyambut adalah syarat yang diperlukan untuk membuat perjalanan tersebut menjadi kenyataan; bahwa Allah telah menyatukan diri-Nya dengan kita. Dalam diri Yesus, Allah menjadi seorang anak, dan keterbukaan iman akan Allah yang menumbuhkan harapan, diungkapkan dalam kedekatan yang penuh kasih dengan yang paling kecil dan paling lemah. Kasih, iman, dan harapan secara aktif hadir dalam karya-karya belas kasih rohani dan jasmani, yang telah kita temukan kembali selama Tahun Yubileum Luar Biasa Belas Kasih Allah yang lalu.
Namun, para Penginjil juga berefleksi tentang tanggung jawab orang yang bertindak melawan belas kasih: “Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut” (Mat 18:6; bdk. Mrk 9:42, Luk 17:2). Bagaimana kita dapat mengabaikan peringatan keras ini ketika menyaksikan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat itu? Eksploitasi ini membahayakan hidup remaja perempuan dan laki-laki yang dijerumuskan ke dalam prostitusi atau terperosok dalam lumpur pornografi; yang diperbudak sebagai buruh atau tentara anak-anak; yang terperangkap dalam perdagangan obat bius dan bentuk kriminalitas lainnya; yang terpaksa mengungsi dari konflik dan persekusi, yang berisiko menjadi terasing dan terabaikan.
Karena alasan tersebut, pada kesempatan peringatan tahunan Hari Migran dan Pengungsi Sedunia, saya merasa terdorong untuk menarik perhatian kita semua pada kenyataan migran anak-anak, khususnya mereka yang pergi sendirian. Untuk itu, saya meminta setiap dari kita untuk memperhatikan migran anak-anak, yang rentan dalam tiga hal, yaitu bahwa mereka anak-anak, mereka orang asing, dan mereka tidak punya cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya memohon setiap orang untuk membantu mereka, yang karena berbagai alasan, terpaksa hidup jauh dari tanah air mereka dan terpisah dari keluarga mereka.
Dewasa ini, migrasi bukan hanya fenomena yang terbatas pada kawasan tertentu di planet ini. Migrasi mempengaruhi seluruh benua dan berkembang menjadi situasi tragis dalam skala global. Situasi ini tidak hanya mengenai mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak atau kondisi hidup yang lebih baik, tetapi juga dialami oleh laki-laki dan perempuan, serta kaum lansia dan anak-anak, yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam pengharapan akan keselamatan, kedamaian, dan keamanan. Anak-anaklah yang pertama-tama harus membayar mahal emigrasi, yang hampir selalu disebabkan oleh kekerasan, kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, dan aspek-aspek negatif dari globalisasi. Kompetisi tak terkendali demi keuntungan yang diraup dengan mudah dan cepat, menyebabkan menjalarnya bencana yang jahat seperti perdagangan anak, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak, dan secara umum, perampasan hak yang secara intrinsik dimiliki oleh anak-anak sebagaimana dikukuhkan oleh Konvensi Hak Anak.
Masa anak-anak, mengingat sifatnya yang rentan, memiliki kebutuhan yang khas dan tidak dapat dicerabut. Di atas segalanya, anak-anak memiliki hak atas lingkungan keluarga yang sehat dan aman, tempat anak dapat bertumbuh dalam pendampingan serta teladan ayah dan ibunya. Kemudian, ada hak dan kewajiban untuk menerima pendidikan yang memadai, pertama-tama di dalam keluarga dan juga di sekolah, tempat anak dapat bertumbuh sebagai pribadi dan pelaku bagi masa depan mereka sendiri, dan masa depan negara mereka masing-masing. Sungguh, di banyak tempat di dunia ini, membaca, menulis, dan aritmatika dasar masih menjadi privilese bagi sedikit anak saja. Selain itu, semua anak memiliki hak untuk bermain. Singkatnya, mereka memiliki hak untuk menjadi anak-anak.
Di kalangan migran, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan, karena selagi menatap masa depan, mereka tidak tampak dan tidak punya suara. Situasi darurat dan berbahaya yang mereka alami telah merampas mereka dari kesempatan untuk mendapatkan dokumen-dokumen identitas yang penting dan menyembunyikan mereka dari mata dunia. Karena terpaksa pergi tanpa orang dewasa yang mendampingi, suara mereka tidak terdengar. Karena itu, migran anak-anak dengan mudah terpuruk pada tingkat yang paling rendah dalam degradasi kemanusiaan, di mana ilegalitas dan kekerasan menghancurkan masa depan begitu banyak anak yang tidak berdosa ini, sementara jaringan kejahatan terhadap anak-anak sulit dihentikan.
Bagaimana seharusnya kita merespons kenyataan ini?
Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa fenomena migrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah keselamatan. Salah satu perintah Allah berkaitan dengan migrasi: "Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir” (Keluaran 22:21); “Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir” (Ulangan 10:19). Fenomena ini merupakan tanda-tanda zaman, yakni tanda yang berbicara tentang karya penyelenggaraan Ilahi dalam sejarah dan komunitas umat manusia, dengan pandangan yang terarah pada persaudaraan universal. Sementara memahami betapa bernilai fenomena migrasi, kendati menyadari penderitaan dan tragedi yang terjadi di dalamnya, serta kesulitan-kesulitan yang terkait dengan desakan untuk menawarkan sambutan yang bermartabat bagi para migran, Gereja mendorong kita untuk mengenali rencana Allah. Gereja mengundang kita untuk menyadarinya, persis di tengah fenomena ini, dengan kepastian bahwa tidak ada seorang pun akan terasing di tengah komunitas Kristiani, yang merangkul “segala bangsa, dan suku, dan kaum, dan bahasa” (Wahyu 7:9). Setiap pribadi berharga; pribadi lebih penting daripada benda, dan nilai sebuah institusi diukur dari caranya memperlakukan hidup dan martabat manusia, khususnya mereka yang rentan, dalam hal ini adalah migran anak-anak.
Selanjutnya, kita perlu mengupayakan perlindungan, integrasi, dan solusi jangka panjang.
Kita pertama-tama perlu menggunakan segala langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan keamanan migran anak-anak, karena “anak-anak laki-laki dan perempuan ini seringkali telantar di jalanan, terabaikan, dan menjadi mangsa bagi para pengeksploitasi yang kejam, yang sering menjadikan mereka sebagai objek kekerasan fisik, moral, dan seksual” (Benedictus XVI, Pesan pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia, 2008).
Garis pemisah antara migrasi dan perdagangan manusia kadang amat tipis. Ada banyak faktor yang membuat migran rentan, khususnya jika mereka anak-anak, yaitu kemiskinan dan terbatasnya sarana untuk bertahan hidup – ditambah dengan tuntutan tidak realistis terhadap migran yang diangkat oleh media; rendahnya tingkat melek huruf; ketidakpedulian tatanan hukum negara penerima, serta kesulitan yang terkait dengan budaya dan bahasa negara penerima. Semua ini menyebabkan migran anak-anak tergantung secara fisik dan psikologis. Namun daya yang paling kuat mendorong terjadinya eksploitasi dan kekejaman terhadap anak-anak adalah permintaan pasar. Jika tidak diambil tindakan yang lebih keras dan efektif untuk melawan mereka yang mengambil keuntungan dari kejahatan semacam itu, kita tidak akan mampu menghentikan berlipatgandanya bentuk perbudakan yang membuat anak-anak menjadi korban.
Oleh karena itu, para imigran perlu bekerja sama lebih erat dengan komunitas-komunitas yang menyambut mereka, demi kebaikan anak-anak mereka sendiri. Kita amat bersyukur atas organisasi dan institusi, baik gerejani maupun sipil, yang mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melindungi migran anak-anak dari aneka bentuk kejahatan. Penting bahwa kerja sama berkelanjutan yang efektif dan tepat dilaksanakan, tidak hanya kerja sama yang berdasar pada pertukaran informasi, tetapi juga pada penguatan jaringan-jaringan yang mampu memastikan campur tangan yang tepat waktu dan khas. Ini dilakukan tanpa mengabaikan kekuatan komunitas-komunitas gerejani yang nampak, khususnya ketika mereka berpadu dalam doa dan ikatan persaudaraan.
Kedua, kita perlu bekerja bagi integrasi migran anak-anak dan remaja. Mereka tergantung sepenuhnya pada komunitas orang dewasa. Seringkali langkanya sumber daya finansial menghalangi penerapan kebijakan yang memadai bagi migran, yang dimaksudkan untuk membantu mereka dan menuntun mereka untuk masuk dalam komunitas masyarakat. Akibatnya, alih-alih memberlakukan integrasi sosial bagi migran anak atau program repatriasi yang aman dan terdampingi, yang ada hanyalah upaya untuk membatasi masuknya migran, yang pada gilirannya menyuburkan jaringan-jaringan ilegal; atau imigran dipulangkan ke negara asalnya tanpa sedikit pun memperhatikan asas “kepentingan terbaik” mereka.
Kondisi migran anak memburuk ketika status mereka tidak diakui secara resmi atau ketika mereka direkrut oleh organisasi kriminal. Dalam kasus semacam ini, mereka biasanya dimasukkan ke pusat-pusat penahanan (detensi). Bukan hal yang baru bahwa mereka ditangkap, dan karena tidak punya uang untuk membayar denda atau untuk perjalanan pulang, mereka dapat ditahan untuk jangka waktu yang lama, mengalami berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan. Dalam kejadian semacam itu, hak negara untuk mengendalikan gerak migrasi dan melindungi kepentingan negara harus dilihat dalam kaitannya dengan tanggung jawab untuk menuntaskan masalah dan mengakui status migran anak, menghormati sepenuhnya martabat mereka, dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka saat mereka sendirian, tetapi juga kebutuhan orangtua mereka, demi kepentingan seluruh keluarga.
Yang penting dan mendasar adalah penerapan prosedur nasional yang memadai dan rencana-rencana kerja sama yang disetujui oleh negara asal dan negara tujuan migran, dengan tujuan untuk menghapuskan hal-hal yang menyebabkan anak-anak terpaksa meninggalkan negaranya.
Ketiga, saya menyampaikan seruan yang tulus kepada semua pihak untuk mencari dan menerapkan solusi jangka panjang. Karena merupakan fenomena yang kompleks, masalah migran anak-anak harus diatasi pada sumbernya. Perang, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kemiskinan, ketidakseimbangan lingkungan hidup, dan bencana adalah penyebab masalah tersebut. Anak-anak adalah yang pertama-tama menderita, entah menderita akibat penganiayaan dan kekerasan fisik lainnya, atau menderita akibat agresi moral dan psikologis, yang hampir pasti meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan.
Oleh karena itu, mutlak perlu mengurai sebab-sebab yang memicu migrasi di negara-negara asal migran. Sebagai langkah pertama, diperlukan komitmen komunitas internasional seluruhnya untuk menghapuskan konflik dan kekerasan yang memaksa orang mengungsi. Selain itu, dibutuhkan perspektif jauh ke depan yang mampu menawarkan program yang memadai di daerah-daerah yang terkena dampak ketidakadilan dan ketidakstabilan yang amat parah, supaya akses terhadap pembangunan yang otentik dapat dijamin bagi semua pihak. Pembangunan ini seharusnya meningkatkan kepentingan anak-anak laki-laki dan perempuan, yang merupakan harapan umat manusia.
Akhirnya, saya ingin menyampaikan sepatah kata bagi Anda yang berjalan di samping migran anak-anak dan remaja: mereka membutuhkan bantuan Anda yang begitu berharga. Gereja pun membutuhkan Anda dan mendukung Anda dalam pelayanan murah hati yang Anda tawarkan. Jangan lelah menghidupi Kabar Gembira dengan jiwa besar, yakni Kabar Gembira yang mengundang Anda untuk mengenali dan menyambut Tuhan Yesus di antara mereka yang paling kecil dan rentan.
Saya mempercayakan semua migran anak-anak, keluarga mereka, komunitas mereka, dan Anda yang dekat dengan mereka, pada perlindungan Keluarga Kudus Nazaret; semoga Keluarga Kudus melindungi dan menemani setiap pribadi dalam perjalanan mereka. Dalam doa-doa saya, dengan senang hati saya memberikan Berkat Apostolik.
Dari Vatikan, 8 September 2016
Fransiskus

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
FOR THE WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2017
[15 January 2017]
“Child Migrants, the Vulnerable and the Voiceless”
Dear Brothers and Sisters,
“Whoever receives one such child in my name receives me; and whoever receives me, receives not me but him who sent me” (Mk 9:37; cf. Mt 18:5; Lk 9:48; Jn 13:20). With these words, the Evangelists remind the Christian community of Jesus’ teaching, which both inspires and challenges. This phrase traces the sure path which leads to God; it begins with the smallest and, through the grace of our Saviour, it grows into the practice of welcoming others. To be welcoming is a necessary condition for making this journey a concrete reality: God made himself one of us. In Jesus God became a child, and the openness of faith to God, which nourishes hope, is expressed in loving proximity to the smallest and the weakest. Charity, faith and hope are all actively present in the spiritual and corporal works of mercy, as we have rediscovered during the recent Extraordinary Jubilee.
But the Evangelists reflect also on the responsibility of the one who works against mercy: “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin: it is better for him to have a great millstone fastened round his neck and be drowned in the depth of the sea” (Mt 18:6; cf. Mk 9:42; Lk 17:2). How can we ignore this severe warning when we see the exploitation carried out by unscrupulous people? Such exploitation harms young girls and boys who are led into prostitution or into the mire of pornography; who are enslaved as child labourers or soldiers; who are caught up in drug trafficking and other forms of criminality; who are forced to flee from conflict and persecution, risking isolation and abandonment.
For this reason, on the occasion of the annual World Day of Migrants and Refugees, I feel compelled to draw attention to the reality of child migrants, especially the ones who are alone. In doing so I ask everyone to take care of the young, who in a threefold way are defenceless: they are children, they are foreigners, and they have no means to protect themselves. I ask everyone to help those who, for various reasons, are forced to live far from their homeland and are separated from their families.
Migration today is not a phenomenon limited to some areas of the planet. It affects all continents and is growing into a tragic situation of global proportions. Not only does this concern those looking for dignified work or better living conditions, but also men and women, the elderly and children, who are forced to leave their homes in the hope of finding safety, peace and security. Children are the first among those to pay the heavy toll of emigration, almost always caused by violence, poverty, environmental conditions, as well as the negative aspects of globalization. The unrestrained competition for quick and easy profit brings with it the cultivation of perverse scourges such as child trafficking, the exploitation and abuse of minors and, generally, the depriving of rights intrinsic to childhood as sanctioned by the International Convention on the Rights of the Child.
Childhood, given its fragile nature, has unique and inalienable needs. Above all else, there is the right to a healthy and secure family environment, where a child can grow under the guidance and example of a father and a mother; then there is the right and duty to receive adequate education, primarily in the family and also in the school, where children can grow as persons and agents of their own future and the future of their respective countries. Indeed, in many areas of the world, reading, writing and the most basic arithmetic is still the privilege of only a few. All children, furthermore, have the right to recreation; in a word, they have the right to be children.
And yet among migrants, children constitute the most vulnerable group, because as they face the life ahead of them, they are invisible and voiceless: their precarious situation deprives them of documentation, hiding them from the world’s eyes; the absence of adults to accompany them prevents their voices from being raised and heard. In this way, migrant children easily end up at the lowest levels of human degradation, where illegality and violence destroy the future of too many innocents, while the network of child abuse is difficult to break up.
How should we respond to this reality?
Firstly, we need to become aware that the phenomenon of migration is not unrelated to salvation history, but rather a part of that history. One of God’s commandments is connected to it: “You shall not wrong a stranger or oppress him, for you were strangers in the land of Egypt” (Ex 22:21); “Love the sojourner therefore; for you were sojourners in the land of Egypt” (Deut 10:19). This phenomenon constitutes a sign of the times, a sign which speaks of the providential work of God in history and in the human community, with a view to universal communion. While appreciating the issues, and often the suffering and tragedy of migration, as too the difficulties connected with the demands of offering a dignified welcome to these persons, the Church nevertheless encourages us to recognize God’s plan. She invites us to do this precisely amidst this phenomenon, with the certainty that no one is a stranger in the Christian community, which embraces “every nation, tribe, people and tongue” (Rev 7:9). Each person is precious; persons are more important than things, and the worth of an institution is measured by the way it treats the life and dignity of human beings, particularly when they are vulnerable, as in the case of child migrants.
Furthermore, we need to work towards protection, integration and long-term solutions.
We are primarily concerned with adopting every possible measure to guarantee the protection and safety of child migrants, because “these boys and girls often end up on the street abandoned to themselves and prey to unscrupulous exploiters who often transform them into the object of physical, moral and sexual violence” (Benedict XVI, Message for the World Day of Migrants and Refugees, 2008).
Moreover, the dividing line between migration and trafficking can at times be very subtle. There are many factors which contribute to making migrants vulnerable, especially if they are children: poverty and the lack of means to survive – to which are added unrealistic expectations generated by the media; the low level of literacy; ignorance of the law, of the culture and frequently of the language of host countries. All of this renders children physically and psychologically dependent. But the most powerful force driving the exploitation and abuse of children is demand. If more rigorous and effective action is not taken against those who profit from such abuse, we will not be able to stop the multiple forms of slavery where children are the victims.
It is necessary, therefore, for immigrants to cooperate ever more closely with the communities that welcome them, for the good of their own children. We are deeply grateful to organizations and institutions, both ecclesial and civil, that commit time and resources to protect minors from various forms of abuse. It is important that evermore effective and incisive cooperation be implemented, based not only on the exchange of information, but also on the reinforcement of networks capable of assuring timely and specific intervention; and this, without underestimating the strength that ecclesial communities reveal especially when they are united in prayer and fraternal communion.
Secondly, we need to work for the integration of children and youngsters who are migrants. They depend totally on the adult community. Very often the scarcity of financial resources prevents the adoption of adequate policies aimed at assistance and inclusion. As a result, instead of favouring the social integration of child migrants, or programmes for safe and assisted repatriation, there is simply an attempt to curb the entrance of migrants, which in turn fosters illegal networks; or else immigrants are repatriated to their country of origin without any concern for their “best interests”.
The condition of child migrants is worsened when their status is not regularized or when they are recruited by criminal organizations. In such cases they are usually sent to detention centres. It is not unusual for them to be arrested, and because they have no money to pay the fine or for the return journey, they can be incarcerated for long periods, exposed to various kinds of abuse and violence. In these instances, the right of states to control migratory movement and to protect the common good of the nation must be seen in conjunction with the duty to resolve and regularize the situation of child migrants, fully respecting their dignity and seeking to meet their needs when they are alone, but also the needs of their parents, for the good of the entire family.
Of fundamental importance is the adoption of adequate national procedures and mutually agreed plans of cooperation between countries of origin and of destination, with the intention of eliminating the causes of the forced emigration of minors.
Thirdly, to all I address a heartfelt appeal that long-term solutions be sought and adopted. Since this is a complex phenomenon, the question of child migrants must be tackled at its source. Wars, human rights violations, corruption, poverty, environmental imbalance and disasters, are all causes of this problem. Children are the first to suffer, at times suffering torture and other physical violence, in addition to moral and psychological aggression, which almost always leave indelible scars.
It is absolutely necessary, therefore, to deal with the causes which trigger migrations in the countries of origin. This requires, as a first step, the commitment of the whole international community to eliminate the conflicts and violence that force people to flee. Furthermore, far-sighted perspectives are called for, capable of offering adequate programmes for areas struck by the worst injustice and instability, in order that access to authentic development can be guaranteed for all. This development should promote the good of boys and girls, who are humanity’s hope.
Lastly, I wish to address a word to you, who walk alongside migrant children and young people: they need your precious help. The Church too needs you and supports you in the generous service you offer. Do not tire of courageously living the Gospel, which calls you to recognize and welcome the Lord Jesus among the smallest and most vulnerable.
I entrust all child migrants, their families, their communities, and you who are close to them, to the protection of the Holy Family of Nazareth; may they watch over and accompany each one on their journey. With my prayers, I gladly impart my Apostolic Blessing.
From the Vatican, 8 September 2016
FRANCIS

Wednesday, May 20, 2015

Joint Statement Ministerial Meeting On Irregular Movement Of People In Southeast Asia


 
JOINT STATEMENT
MINISTERIAL MEETING ON IRREGULAR MOVEMENT
OF PEOPLE IN SOUTHEAST ASIA

The Ministers of Foreign Affairs of Malaysia, Indonesia and Thailand met in Putrajaya, Malaysia on Wednesday, 20 May 2015 to discuss the issue of irregular movement of people into Indonesia, Malaysia and Thailand. This is with a view to finding a solution to the crisis of influx of irregular migrants and its serious impact on the national security of the affected countries. 

They agreed to resolve this issue in keeping with the spirit of unity and solidarity of ASEAN as well as the aspiration to have a people-oriented and people-centered ASEAN.

Acknowledging the dire humanitarian circumstances of the crisis, the Ministers expressed their deep concern on the plight of the irregular migrants, including those currently on the high seas, and in particular women and children.

The Ministers emphasized that necessary measures have been taken by the three (3) countries on humanitarian grounds, beyond their international obligations, in addressing the current influx of irregular migrants and further underlined that the issue cannot be addressed solely by the three (3) countries.

The Ministers strongly condemn people smuggling and human trafficking and expressed their governments’ determination to continue to take the necessary action, individually and collectively, to bring the perpetrators of such heinous crimes to justice.

The Ministers acknowledged that a comprehensive and durable solution to the crisis requires, inter alia, the involvement of relevant stakeholders and through the various existing international mechanisms.  This notwithstanding, they agreed to implement the following interim measures:

1.   Addressing the Root Causes

The root causes and other contributory factors to the recent influx of irregular migrants should be immediately identified and addressed by the parties concerned. To this end, Malaysia, Indonesia and Thailand remain prepared to continue to assist and work, in a constructive manner with the parties concerned.

2.   Role of Affected Countries

Malaysia, Indonesia and Thailand will continue to uphold their responsibilities and obligations under international law and in accordance with their respective domestic laws, including the provision of humanitarian assistance to the irregular migrants.   

Indonesia and Malaysia agreed to continue to provide humanitarian assistance to those 7,000 irregular migrants still at sea.  We also agreed to offer them temporary shelter provided that the resettlement and repatriation process will be done in one year by the international community.  In the meantime, Malaysia and Indonesia invite other countries in the region to join in this endeavour.

The enforcement agencies of the countries concerned will continue to share intelligence information in their efforts to combat people smuggling and human trafficking.


3.    Role of the International Community

Malaysia, Indonesia and Thailand call upon the international community to uphold their responsibility and urgently share the burden of providing the necessary support to Malaysia, Indonesia and Thailand in addressing the problem.  Subject to assurances by the international community to provide the necessary support, the Ministers propose the following:
i.                    The international community will be responsible in providing Malaysia, Indonesia and Thailand with the necessary support, particularly financial assistance, to enable them to provide temporary shelter and humanitarian assistance to the irregular migrants currently at risk.  These migrants will be sheltered in a designated area to be agreed by the affected countries and administered by a joint task force to be established by the affected countries;
ii.                  The international community will take responsibility for the repatriation of the irregular migrants to their countries of origin or resettlement to third countries within a period of one year. 

4.    Role of ASEAN

The Ministers called on ASEAN to play an active role in addressing the issue in an effective and timely manner, in the spirit of ASEAN solidarity.  The Ministers further recommended the convening of an emergency meeting by the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime to address the crisis at hand.  They welcomed ASEAN’s initiative to establish a regional framework to address trafficking in persons as well as provide assistance to victims through the ASEAN Convention on Trafficking in Persons.


Putrajaya
20 May 2015

Hospitality and Solidarity needed in addressing Rohingya


from http://www.jrsap.org/news_detail?TN=NEWS-20150519024001




Rohingya refugees wait with uncertainty after arriving by boat to Langsa, East Aceh, Indonesia on 15 April 2015 (Nasruddin FPRM)
Rohingya refugees wait with uncertainty after arriving by boat to Langsa, East Aceh, Indonesia on 15 April 2015 (Nasruddin FPRM)
(Bangkok) 19 May 2015 — Hospitality and solidarity are two principle human values expressed in human interaction and deeds, especially towards those in dire needs and those marginalised. The people in the Asia Pacific region have a long tradition manifested in social and religious values. Globally these values are cemented in international norms and standards on how to treat people in distress like the Rohingya people experiencing now in their odyssey to safety. It is time for the ASEAN and global community to recall these values and norms when deciding how to respond to the suffering of the Rohingya people approaching the shores of ASEAN nations. The protection of lives as a core human right should be prioritized over any other interests or scenario. I would like to repeat what Pope Francis once said “I beg the Lord to grant us more politicians who are genuinely disturbed by the state of society, the people, and the lives of the poor." - Bambang A. Sipayung SJ 


Jesuit Refugee Service Asia Pacific is deeply concerned on the rapidly deteriorating situation the Rohingya are facing in the region over the last years.The failure of governments in Indonesia, Thailand, Malaysia and Myanmar to adequately respond to their current plight is a human tragedy – and a sign that governments are detached from the values deeply embedded in the cultures, society and religions of ASEAN countries.
Hospitality matters immensely, especially for vulnerable women, children and those who are on their journey to find safety. Countries failing to allow people to disembark from ill-equipped vessels and ensuring access to their right to seek asylum have jeopardized the value of hospitality for those in dire need.
In this very moment we are creating a precedent on how we deal with people in distress, asking for our help in maybe their darkest hours. It is in this moment that ordinary people have shown hospitality and solidarity in preventing death at sea like the fishermen bringing to shore the stalled boats, even when their military are pushing them back out to sea. It is these fishermen and communities extending their support and welcome to Rohingya people after months at sea that is a strong symbol that these values are alive and give reason for hope.
 ASEAN governments and leaders should follow this important example by addressing the Rohingya’s immediate needs for protection and start to develop a long-term vision on how to end their plight after decades of deteriorating suffering. Now is the time to call into action the protection-sensitive regional approach, which was envisaged in the Jakarta Declaration of 2013, and redefine ASEAN as a community. Using resources to save lives is needed, not extending consistent rejection experienced by one of the most persecuted people of our times.
 JRS AP welcomes an initiative to hold a joint meeting at the end of this month to address this crisis and to find a coordinated solution. We urge everyone participating in this meeting to observe the values of hospitality, solidarity, and justice as pillars of a protection-sensitive regional approach. As only by acknowledging and addressing the plight of the Rohingya people will we be able to find a way to address the root causes of their suffering.

Press Contact Information
Nick Jones
adv.com@jrsap.org
+66 2 640 9590

Monday, July 7, 2014

Fun With Refugee



Siang itu, mereka terlihat begitu gembira. Wajah-wajah berseri penuh tawa terlukis. Para muda-mudi dengan penuh semangat berusaha keras membangun rumah dari sedotan berwarna kuning dengan bekal selotip. 

Beberapa perempuan paruh baya yang ditandai dengan kerutan-kerutan di wajah, duduk di teras rumah menonton mereka. Kompleks itu memang telah disewa khusus bagi para pengungsi. Pemiliknya adalah seorang bapak baik hati, penduduk asli di wilayah itu.

Rumah yang mereka bangun dari sedotan plastik dengan penuh perjuangan itu adalah mimpi mereka. Mereka bermimpi untuk menemukan tanah, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh hidup yang aman, nyaman, dan layak. Mereka memiliki mimpi tentang kehidupan yang lebih beradab, lebih manusiawi, dan bahagia.

Jumat, 20 Juni 2014, merupakan hari yang istimewa sebab kita memperingati World Refugee Day. Bersama dengan kawan-kawan JRS (Jesuit Refugee Service), Sahabat Insan berjumpa dengan para pencari suaka dan pengungsi untuk merayakan World Refugee Day.

Mari kita coba bayangkan. Bagaimanakah rasanya apabila kita hidup dalam situasi mencekam, penuh ketakutan, kemudian terlunta-lunta karena tidak memiliki tempat tinggal, dan jauh dari rasa aman dan nyaman, serta tidak memiliki status kewarganegaraan? Bagaimanakah rasanya bila kita terpisah dari keluarga, saudara, kerabat yang kita cintai dan berada di tempat asing yang berbeda bahasa dan adat istiadatnya?

Itulah yang dialami saudara-saudari kita para pengungsi. Hari itu, kami disambut ramah oleh seorang Bapak asal Sudan. Berulang kali dia mengucap,”Alhamdulillah”. Kami pun merasakan ucapan syukurnya kepada Sang Pencipta atas kehidupan yang boleh dia kecap kini. Kendati bahasa Inggris-nya terbatas, kami tetap dapat memahaminya.

Bapak asal Sudan itu sebatang kara. Dia meninggalkan tempat asalnya karena di tanah kelahirannya terjadi konflik yang tak kunjung usai antara para pendatang dan penduduk asli. Para pendatang merasa penduduk asli lebih rendah dari mereka. Konflik pun tak terhindarkan, sehingga ia terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari suaka, tempat tinggal yang lebih aman di negara ketiga. Proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sudah 2 tahun ia tinggal di Indonesia.

Selain lomba membangun rumah dari sedotan untuk muda-mudi, JRS juga mengadakan lomba-lomba lain seperti mewarnai untuk anak-anak, futsal, rebut bangku, dan membagikan kenang-kenangan untuk mereka. Semua yang datang terlihat begitu gembira. Kebanyakan pengungsi berasal dari Afganistan. Ada juga yang berasal dari Pakistan, Sri Lanka, dan Sudan. Negara-negara tersebut merupakan tempat yang rawan konflik atau tengah dilanda perang, sehingga banyak orang terpaksa meninggalkannya untuk mencari suaka di negeri lain.

Anak-anak sedang lomba mewarnai


JRS dan Perjalanan Panjang menjadi Refugee

Sebelum sampai ke Indonesia, para pengungsi itu telah pergi dari tanah kelahirannya beribu-ribu mil jauhnya. Setelah menjual segala harta milik, mereka menjumpai agen yang dapat membantu mereka sampai ke negara ketiga. Banyak dari mereka ditipu dengan iming-iming bahwa mereka akan secara mudah mendapatkan status Pengungsi dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) di Indonesia.

Karena belum menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang status refugee, Indonesia tidak dapat memberikan perlindungan internasional kepada refugee. Sebagai dampaknya, apabila tertangkap karena melanggar aturan imigrasi Indonesia, mereka akan dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Tempat itu tak ubahnya seperti penjara yang mengurung para pencari suaka dan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak. Di sana mereka kehilangan kebebasan dan terancam hak asasinya.

Mereka yang beruntung yang kami jumpai adalah pencari suaka dan pengungsi yang tengah ditemani oleh JRS. Sejak 2012, JRS Indonesia menemani para pencari suaka dan refugee di Yogyakarta, Pasuruan, Medan, dan Jawa Barat. Di Yogyakarta misalnya, JRS mendampingi para pengungsi selama mereka menunggu proses penempatan ke negara ketiga (resettlement) melalui pelatihan bahasa Inggris, komputer, dan berbagai kegiatan rekreasi dan budaya.

JRS berperan membantu para pengungsi selama menjalankan proses Refugee Status Determination (RSD) atau Penentuan Status Pengungsi dari UNHCR. Untuk menjalani proses tersebut, mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan dapat lebih dari 1 tahun. Status itu mereka butuhkan supaya mereka mendapatkan perlindungan internasional dari UNHCR Indonesia dan dapat ditempatkan di negara ketiga yang mau menerima mereka. Apabila sudah mendapatkan status tersebut, mereka bisa mendapatkan bantuan biaya hidup dari UNHCR atau IOM (International Organization for Migration). Selama mereka belum mendapatkan status tersebut, banyak dari mereka yang bertahan hidup dengan bersandar pada bantuan pengungsi lain yang masih punya cukup bekal atau  telantar di jalan-jalan tanpa makan-minum dan rumah.

JRS menggunakan definisi “pengungsi de facto” yang mencakup semua pengungsi lintas batas negara yang terpaksa meninggalkan negaranya karena “ketakutan yang mendasar akan penganiayaan karena alasan ras, kebangsaan, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu” dan “menjadi korban konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru, atau korban bencana alam.” Termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal (Internally Displaced Persons), yakni warganegara yang “terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama yang dihadapi oleh pengungsi pada umumnya, tetapi mereka tidak melintasi batas-batas negara”.

Menurut data UNHCR Indonesia, pada akhir Januari 2014, terdapat 10.466 pencari suaka dan refugee yang ada di Indonesiaa. Sekitar 1.878 orang ditahan di 14 rumah detensi imigrasi yang tersebar dari Medan sampai Jayapura. Kurang lebih 4.000 orang di antaranya berada di Jawa Barat dan 1.500 di Jakarta. JRS pada tahun 2013 telah menemani, melayani, dan membela hak 800 pencari suaka dan refugee yang ada di Indonesia.

“Di Indonesia saja masih banyak orang susah, tetapi malah membantu orang di negara lain,” cerita salah satu kawan dari JRS kepada kami perihal anggapan masyarakat terhadap pekerjaan mereka. Kata-kata itu tak akan telontar seandainya banyak orang mau tahu dan belajar berempati. Kendati demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang menunjukkan keramahtamahan kepada para pengungsi dan pencari suaka. Solidaritas yang dibangun telah melampaui batas negara, suku, agama, ras, dan pandangan hidup. Semua berdasarkan rasa kemanusiaan yang ada dalam hati. Tindakan ini tentu memberikan harapan kepada para pengungsi.

Maka, memperingati Hari Pengungsi Sedunia, 20 Juni 2014 yang lalu, Sahabat Insan turut mendukung dan berdoa untuk para pengungsi tersebut. Paus Fransiskus mendorong supaya terjadi perubahan sikap dari setiap pribadi terhadap kaum migran dan pengungsi. Perubahan dari sikap defensif dan takut, dari ketidakpedulian dan marjinalisasi, yang merupakan segala tipikal budaya membuang atau menyingkirkan, menjadi sikap yang didasari oleh budaya perjumpaan, sebagai satu-satunya budaya yang mampu membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bersahabat.

Gambar anak-anak di dinding, banyak dari mereka yang menggambar rumah.


Untuk bacaan lebih lanjut:              

Tuesday, April 8, 2014

Menemani Para Difabel bersama Jesuit Service Cambodia

oleh Benny Juliawan SJ


Apakah Anda pernah mendengar istilah “Khmer Merah”? Kalau pernah, pasti Anda tahu Kamboja, negara seluas hampir satu setengah kali pulau Jawa dan diapit oleh Thailand, Vietnam dan Laos. Khmer Merah (Khmer Rouge) adalah sebutan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa di Kamboja pada periode 1975-1979. Di bawah pimpinan Pol Pot, rezim ini terkenal karena kekejamannya membunuh lebih dari 2 juta orang dalam rangka menegakkan masyarakat tanpa kelas versi mereka. Setelah mereka tumbang, Kamboja masih dilanda perang saudara hingga awal 1990-an. Tak heran, ratusan ribu warga Kamboja lari ke Thailand untuk mengungsi.

Di kamp pengungsi inilah para Jesuit dan teman-teman yang bergabung dalam Jesuit Refugee Service (JRS) sejak tahun 1980 berjumpa dan melayani orang-orang Kamboja. Setelah perang usai dan para pengungsi mulai kembali berbondong-bondong ke negerinya pada awal 1990-an, JRS memutuskan untuk menemani dan membantu mereka untuk memulai hidup yang baru di Kamboja. Salah satu kelompok yang paling rentan di antara mereka adalah para penyintas atau orang-orang yang lolos dari maut peperangan tetapi menderita disabilitas fisik.

Perang saudara di Kamboja meninggalkan warisan berupa empat hingga enam juta ranjau darat yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Ketika perang berakhir, amunisi berbahaya itu terus menelan korban warga sipil. Para petani yang mencangkul di kebun, anak-anak yang bermain di bawah pohon, para ibu yang ke sungai hendak mencuci, dan orang yang mencari hasil hutan kerap menginjak ranjau yang lalu meledak dan membunuh atau membuat mereka cacat seumur hidup. Diperkirakan ada sekitar 400.000 warga Kamboja yang cacat akibat ranjau ini.

Menanggapi situasi ini, para Jesuit dan teman-teman yang berkarya di Kamboja sepakat mendirikan Jesuit Service Cambodia (JSC) pada tahun 1991 dan memusatkan perhatian pada pelayanan terhadap kaum difabel. Karya JSC hadir di tujuh tempat di Kamboja yaitu di Phnom Penh, Kompong Thom, Siem Reap, Battambang, Banteay Meanchey, Kompong Speu dan Kompong Chnang. Para koordinator di ketujuh tempat ini adalah orang Kamboja asli, dibantu oleh staf dan relawan yang tak jarang berasal dari luar negeri. JSC menjalankan program pendidikan dan program sosial. Program pendidikan membantu pembangunan gedung sekolah, membuka sekolah informal, beasiswa bagi anak-anak keluarga difabel, perpustakaan keliling, dan sejenisnya. Intinya, orang miskin apalagi mereka yang berasal dari keluarga difabel tidak boleh tidak sekolah setidaknya di tingkat dasar.

Program sosial tersebut bertujuan membantu keluarga difabel agar mandiri secara ekonomi dan hidup secara bermartabat. JSC membantu menyediakan kursi roda, pembangunan rumah bagi keluarga difabel, bank beras, bank sapi, pinjaman lunak pertanian dan usaha mikro dan pelayanan kesehatan keliling. Dalam setiap program, JSC berusaha untuk melibatkan para penerima bantuan agar aktif membantu dirinya sendiri. Martabat dan kepercayaan diri seringkali bangkit dari keberanian untuk menunjukkan kemampuan sendiri.

Selain dua program utama ini, masih ada program khusus berupa sekolah kejuruan berasrama bagi siswa-siswi difabel, bengkel produksi kursi roda bernama Mekong Wheelchair, dan bengkel kerajinan kayu dan kain, serta toko yang menjual produk dari bengkel produksi. Selama 20 tahun, lebih dari 15.000 kursi roda telah dihasilkan oleh Mekong Wheelchair. Menariknya, banyak pekerja di bengkel-bengkel ini adalah para difabel lulusan sekolah kejuruan sendiri. Semua ini ada di pinggiran kota Phnom Penh, tepatnya di distrik Ang Snuol, di kompleks bekas barak militer yang diganti nama menjadi Banteay Prieb atau Rumah Merpati Perdamaian. Tahun 2011 yang lalu, JSC membuka Café Perdamaian di tengah kota Phnom Penh untuk menyebarluaskan semangat perdamaian di negara yang tercabik-cabik perang saudara ini sekaligus memasarkan produk hasil karya para difabel.

Setelah lebih dari 20 tahun, JSC sekarang menghadapi tantangan yang baru. Beberapa tahun terakhir ini jumlah korban ranjau darat menurun drastis sebagai hasil dari kerja keras kampanye anti ranjau darat dan program pembersihan ranjau di seantero Kamboja. Tentu ini berita menggembirakan. Semakin sedikit pula siswa difabel yang masuk ke sekolah kejuruan di Banteay Prieb. Romo Greg Priyadi, Jesuit asal Indonesia yang menjadi direktur JSC, bersama Romo Indon Oh, pemimpin Misi Kamboja asal Korea, berencana untuk mengadakan re-orientasi karya dalam tahun-tahun mendatang. Semangat dasarnya sama yaitu menemani mereka yang paling menderita tanpa membeda-bedakan agama dan asal-usul demi mewujudkan empat keutamaan paling pokok dalam masyarakat Kamboja yaitu metta (kebaikan penuh cinta), karuna (bela rasa), mudita (kegembiraan) dan upekkha (keteguhan).

Kursi roda produksi Mekong Wheelchair

Murid sekolah kejuruan Teknik Elektro


Mendengar cerita anak-anak penerima beasiswa


Benny Juliawan (orwellsj@googlemail.com) is a researcher with Sahabat Insan, an NGO working with migrant workers in Jakarta. Benny is an enthusiastic runner