Showing posts with label lapindo. Show all posts
Showing posts with label lapindo. Show all posts

Thursday, April 2, 2009

Bantuan perawatan korban Lapindo di RS Carolus, Jakarta

Ibu Supiati adalah salah satu dari 400 warga korban lumpur Lapindo yang datang ke Jakarta untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Dia ke Jakarta bersama suaminya, dan selama di Jakarta menginap di kantor KontraS. Namun dalam perjuangannya, kesehatan Ibu Supiati menurun karena penyakit paru-parunya yang sudah kronis kambuh. Karena penyakit tersebut, selama empat hari Ibu Supiati tidak bisa makan dan minum sehingga fisiknya semakin melemah. Sementara Sang Suami harus terus memperjuangkan hak mereka, sehingga Ibu Supiati sering ditinggal sendirian.

Karena kondisinya semakin hari semakin menurun, maka pendamping warga korban lumpur Lapindo, Sdr Paring Waluyo Utomo mengajukan permohonan perawatan kesehatan bagi Ibu Supiati ke PKR KWI. Setelah dipelajari, PKR KWI menyetujui permohonan tersebut. Pada Kamis tanggal 19 Maret 2009 Ibu Supiati dibawa ke Unit Gawat Darurat RS Sint Carolus, didampingi oleh Sdr. Paring dan juga staf PKR KWI, Sdr. Billy. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ibu Supiati harus menjalani  rawat inap. Suami Ibu Supiati yang berada di lokasi aksi demonstrasi warga Lapindo di depan Istana Negara langsung dihubungi dan akhirnya beliau datang ke RS untuk menemani perawatan istrinya.


Di RS Carolus, Ibu Supiati di rawat diruang Fransiskus Kelas 3.  Selama lima hari, beliau mendapatkan perawatan intensif. Karena kondisinya semakin membaik, maka pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2009 beliau mendapatkan izin untuk rawat jalan. Berhubung Ibu Supiati ingin kembali ke desanya di Tanggulangin, Sidoarjo, maka beliau mendapatkan surat rujukan untuk berobat ke RS di Sidoardjo. Sepulang dari rawat inap, Ibu Supiati memulihkan kondisinya terlebih dahulu di kantor YLBHI, sampai akhirnya beliau merasa  kuat dan mampu kembali ke Sidoarjo. Biaya perawatan Ibu Supiati selama di RS Carolus adalah sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).


 

Saturday, March 28, 2009

Pelayanan Kesehatan untuk Korban Lapindo

Start:     Mar 21, '09 10:00a
Location:     YLBHI, Jakarta

Bantuan untuk Korban Lapindo (Maret 2009)

Pada bulan Maret 2009,  PKR KWI membantu sekitar 400 korban Lapindo yang datang ke Jakarta untuk mencari keadilan atas tanah dan rumah mereka yang hilang akibat pengeboran lumpur.  Mereka adalah para Korban Lumpur Lapindo yang datang dari empat desa di Sidoardjo. Diantaranya Desa Siring, Porong, Tanggulangin dan Renokenongo. Para korban ini datang ke Jakarta dengan modal nekat, karena sudah tidak tahan dengan penguluran waktu yag terus menerus dari Lapindo. Mereka datang dengan kereta ekonomi Surabaya - Jakarta, terdiri atas pria dewasa, wanita, lansia dan anak-anak.

Selama di Jakarta, para korban ditampung di tiga tempat, yaitu kantor YLBHI, KontraS dan Komnas HAM.  Namun, karena mereka sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak selama di Jakarta, maka Sdr Paring Waluyo selaku koordinator korban mengajukan bantuan kepada beberapa lembaga sosial. Diantaranya adalah PKR KWI.

Melihat perjuangan mereka yang tak kenal lelah, akhirnya PKR KWI menyetujui permohonan yang diajukan.  Bantuan yang diberikan oleh PKR KWI kepada korban Lapindo ini adalah:

1. Bantuan logistik, memberikan nasi bungkus untuk makan siang/malam para korban sebanyak lima kali.

2. Bersama Perdhaki dan tim relawan BRK, memberikan pelayanan kesehatan untuk menjaga kondisi para korban tetap prima selama berjuang di Jakarta. Pelayanan Kesehatan meliputi pendataan, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan dan pemberian obat.

3. Membiayai perawatan Ibu Supiati, korban yang kondisinya melemah setelah beberapa hari di Jakarta. Ibu Supiati akhirnya dirawat di RS Sint Carolus sampai sembuh.

Selain itu, PKR KWI juga membantu korban dengan menghimpun pertolongan dari lembaga-lembaga sosial lainnya, diantaranya Yayasan Asti Dharma, yang juga memberikan bantuan makanan untuk para korban.

Thursday, March 12, 2009

Sumbangan untuk Korban Lapindo

Pada tanggal 9 Nov 2008, korban Lapindo datang ke Jakarta untuk menuntut pembayaran ganti rugi atas rumah mereka. PKR KWI memberikan bantuan berupa dana dan konsumsi. Pada hari Minggu PKR KWI juga bekerja sama dengan PHBK dan Perdhaki menyediakan konsumsi dan juga pelayanan kesehatan.




Bantuan Untuk Korban Lapindo

Pada hari Minggu tanggal 9 November 2008, ratusan perwakilan warga korban Lumpur lapindo datang ke Jakarta. Mereka menuntut ganti rugi pembayaran tahap kedua sebesar 80 % atas rumah mereka yang tergusur akibat kesalahan pengeboran PT Lapindo Brantas. Pembayaran ini sudah jatuh tempo dari beberapa bulan sebelumnya. Padahal pembayaran tersebut sudah diatur dalam Perpres No 14 Tahun 2007 antara tiga pihak Korban, Pihak Lapindo dan Pemerintah. Di Jakarta, mereka diterima di Kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) jalan Diponegoro sebagai tempat tinggal sementara di Jakarta.

Karena selama tinggal di Jakarta para korban membutuhkan dukungan logistik, maka pada tanggal 10 November 2008 - atas rekomendasi dari Romo Benny Susetyo - Sdr Paring Waluyo selaku koordinator korban datang ke kantor KWI untuk menemui Romo Ismartono untuk mengajukan permohonan bantuan logistik. Pada hari itu, PKR KWI memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk konsumsi (makan dan minum).

Sejak tanggal 9 sampai dengan 19 November 2008,  para korban yang berjumlah sekitar 150 orang beberapa kali melakukan aksi demonstrasi untuk bertemu Presiden SBY agar tuntutan pembayaran dapat terlunasi, seperti :

-          Aksi doa di Tugu Proklamasi

-         Aksi di Istana dengan teatrikal manusia lumpur mengelilingi Istana Negara pada tanggal 12 November 2008 berlangsung dua kali

-         Aksi di depan Kantor LBH Jakarta 'mengecrek' (meminta bantuan dana)  pada masyarakat yang melewati jalan Diponegoro.

-         Melakukan advokasi dialog dan bertemu Adnan Buyung Nasution di kantor  YLBHI Jakarta.

-          Melakukan aksi di rumah Ibunda Aburizal Bakrie di Menteng

-         Melakukan Advokasi meminta difasilitasi oleh YLBHI untuk bertemu pihak pemerintah dan Presiden SBY

-         Melakukan dialog dengan KomNas HAM dan di mediasikan kepada pemerintah yang diwakili oleh menteri terkait.

-         Berdialog dengan Menteri Pekerjaan umum untuk mengupayakan pembayaran tahapan kedua sebesar 80 % yang sudah tertunda oleh pihak Lapindo.

 

Karena logistik sudah mulai menipis, maka pada tanggal 12 November 2008, Sdr Paring Waluyo kembali mengajukan permohonan bantuan kepada PKR KWI. Kali ini PKR KWI menugaskan Sdr Billy untuk mengurus logistik bagi para korban Lapindo ini. Rencananya, akan diberikan dana sebesar Rp. 3.600.000 untuk tiga kali makan. Namun, karena ada pihak lain yang juga memberikan bantuan, akhirnya dana yang terpakai hanya sebesar Rp. 1.200.000, yang digunakan untuk membeli nasi bungkus dan minuman pada Kamis siang, tanggal 13 November 2008.

 

Harapan dari para korban lumpur Lapindo yang datang ke Jakarta tidak tercapai karena Presiden SBY sedang melakukan lawatan ke luar negeri di Amerika Latin. Aspirasi mereka hanya bertemu sampai kepada perwakilan pemerintah, yaitu menteri terkait. Tetapi hasilnya belum ada kepastian untuk kejelasan pembayaran 80% itu, yang ada hanya usaha penekanan atau mendorong Lapindo untuk bertanggung jawab. Dari pihak pemerintah tidak ada tindakan peneguran atau menghukum Lapindo atas kesalahan yang telah dilakukan dalam kasus ini.

 

Karena kesehatan para korban yang sudah berhari-hari di Jakarta pada umumnya sudah menurun, maka pada hari Minggu tanggal 16 November 2008, PKR-KWI bekerja sama dengan Perdhaki dan Susteran PBHK kembali memberikan bantuan berupa Paket Makan siang dari Susteran PBHK sebanyak 150 bungkus, serta pelayanan kesehatan medis dan pemeriksaan kesehatan yang dilayani oleh empat relawan medis (dokter) dari Perdhaki. Perdhaki juga memberikan sumbangan berupa obat-obatan untuk memulihkan kembali kondisi korban yang sedang memperjuangkan haknya ini.

 

 

Akhirnya para korban ini kembali pulang ke Sidoardjo dengan tangan kosong. Tetapi mereka akan terus berusaha untuk mendapatkan hak mereka dan memungkinkan sekali kembali ke Jakarta untuk menemui Presiden SBY.