Menulis Sejarah Tanpa Luka: Sebuah Kekeliruan Moral

Di tengah wacana penulisan sejarah nasional baru oleh tokoh politik Fadli Zon, muncul kekhawatiran mendasar tentang masa depan ingatan kolektif bangsa. Pernyataannya yang menolak memasukkan peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998 ke dalam narasi sejarah resmi bukan hanya problematis, tetapi juga berbahaya secara etis dan politis.

https://www.christianbook.com/ethic-for-enemies-forgiveness-in-politics/donald-shriver/9780195119169/pd/119169

Dalam bukunya An Ethic for Enemies: Forgiveness in Politics (1995), Donald W. Shriver Jr. menyampaikan bahwa pengampunan dalam ranah politik tidak bisa dilepaskan dari keberanian menghadapi kebenaran sejarah yang menyakitkan. Pengampunan, kata Shriver, bukanlah pelupaan, melainkan ingatan yang bermartabat. Tanpa pengakuan atas luka sejarah, tidak mungkin ada rekonsiliasi sejati.

Lantas bagaimana mungkin kita menulis sejarah nasional tanpa mencatat salah satu bab tergelap dalam sejarah kontemporer Indonesia—perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa saat kerusuhan Mei 1998? Bukankah dengan menghapusnya dari narasi bangsa, kita secara tidak langsung mengingkari keberadaan para korban, serta membiarkan pelaku dan pembenaran sistemik kekerasan itu tetap bersembunyi dalam bayang-bayang impunitas?

Dalam terang etika Shriver, penulisan sejarah yang mengabaikan penderitaan korban bukan hanya kekhilafan, melainkan bentuk kekerasan kedua. Bangsa yang ingin sembuh dari luka masa lalu tidak bisa memilih untuk hanya mengingat hal-hal yang membanggakan. Kita perlu, bahkan wajib, mengingat peristiwa yang membuat kita malu dan bersalah—bukan untuk menumbuhkan rasa bersalah yang permanen, melainkan untuk mengembangkan tanggung jawab moral kolektif.

Peristiwa Mei 1998 bukan hanya soal kerusuhan sosial dan jatuhnya rezim Orde Baru. Ia adalah juga kisah tentang tubuh perempuan yang dijadikan medan perang ideologis, dan bagaimana negara gagal melindungi warganya yang paling rentan. Dengan menghapus kisah itu dari sejarah resmi, kita bukan hanya membungkam suara para penyintas, tetapi juga menolak kesempatan untuk belajar sebagai bangsa.

Shriver mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi yang sejati hanya mungkin terjadi jika kita memiliki keberanian untuk menatap masa lalu dengan jujur. Ia menyerukan etika publik yang berani menyebut kejahatan sebagai kejahatan, dan membuka ruang bagi pengakuan, permintaan maaf, dan pemulihan. Dalam konteks Indonesia, ini berarti mengakui kekerasan terhadap perempuan Tionghoa Mei 1998 sebagai bagian dari sejarah kita bersama.

Jika sejarah hanya ditulis berdasarkan selera kekuasaan, maka yang kita wariskan kepada generasi mendatang bukanlah kebijaksanaan, melainkan kebohongan kolektif. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang dewasa jika terus-menerus menutupi luka masa lalu dengan cat tembok nasionalisme semu.

Maka, upaya Fadli Zon dan siapa pun yang mencoba menulis ulang sejarah tanpa menyentuh luka terdalam bangsa ini bukanlah tindakan patriotik, melainkan pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kita tidak bisa membangun masa depan yang adil di atas fondasi ingatan yang cacat.

Menulis sejarah nasional seharusnya menjadi tindakan etis yang membebaskan—bukan menindas. Ia harus menjadi ruang kebenaran, bukan perpanjangan propaganda. Dan yang terutama: sejarah harus memberi tempat bagi suara korban, bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dihormati dan dipulihkan.


I. Ismartono, SJ - Sahabat Insan
Komunitas untuk kemanusiaan, keadilan dan martabat setiap pribadi