Kepedulian Pemerintah Bagi TKI dan Purna TK
JAKARTA, TIMEX– Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini menjadi masalah yang sangat serius. Untuk mengatasinya butuh kerjasama yang baik dari semua stakeholer terkait. Salah satu program andalan yang sudah diterapkan di masyarakat oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI yakni program Desa Mnigran Produktif (Desmigratif). Dengan program tersebut, diharapkan para TKI bisa mendapatkan informasi tentang tata cara bagaimana menjadi TKI ke luar negeri, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari tingkat pemerintah desa.
Ini disampaikan Maria Magdalena Galingging selaku staf khusus Kemenaker RI ketika menjadi salah satu pambicara dalam kegiatan diskusi konsolidasi masyarakat sipil peduli perdagangan orang di Indonesia, Senin (9/5) di aula Gereja Paroki St. Yoseph Matraman, Jakarta Timur.
Menurut Maria Magdalena, Kemenaker RI pada tahun 2018 ini sudah menargetkan untuk membentuk 130 Desmigratif di sejumlah provinsi. Salah satunya di Provinsi NTT. Khusus untuk Provinsi NTT, maria menyebutkan, pihaknya sudah membentuk beberapa Desmigratif yang tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, TTU, Belu, Sumba Barat Daya, Ende, Sikka, Flores Timur dan Kabupaten Alor. “Masing-masing provinsi akan mendapatkan program Desmigratif di 10 kabupaten/kota. Dan masing-masing kabupaten/kota akan ada dua Desmigratif. Dengan demikian maka akan ada 20 Desmigratif di NTT,” ujarnya.
Masih menurut dia, keterbatasan sarana dan prasaran di daerah yang membuat masyarakat harus rela menjadi TKI. Kasus TKI, bukan saja menjadi hal kasuistis jika sudah ada masalah dengan TKI-nya, tetapi masalah TKI juga sudah tersistematis. Di NTT misalnya. Ada banyak TKI yang berangkat secara ilegal dan berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pemalsuan dokumen kependudukan calon TKI biasanya dilakukan di daerah lain. “Seperti di TTS, beberapa warganya justru dipalsukan dokumen kependudukannya di Camplong, Kabupaten Kupang,” terang Maria Magdalena.
Maria berharap, program Desmigratif diharapkan bisa meningkatkan produktivitas desa yang merupakan kantong buruh migran, sehingga bisa meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Di NTT, sasaran Desmigratif untuk masyarakat akan dilakukan lewat kegiatan pembuatan keripik bayam. “Kita sementara berusaha untuk membuka pasar untuk bisa menampung hasil produksi mereka. Dengan demikian, apa yang dihasilkan bisa bermanfaat dan punya pemasukan,” akunya.
Di Desmigratif itu juga, ungkap Maria Magdalena, pihaknya juga menempatkan dua petugas pelayanan yang bertugas mendata calon buruh migran. Petugas juga akan mensosialisasikan bagaimana menjadi TKI secara aman, serta mendorong dan memberdayakan usaha produktif untuk keluarga TKI atau mantan TKI, agar dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka. “Desmigratif menjadi salah satu laboratoium Kemenaker RI untuk bisa membantu masyarakat yang ingin menjadi TKI. Program andalan ini juga menjadi senjata ampuh untuk menekan jumlah TKI non-prosedural. Menjadi TKI non-prosedural ini juga berkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat sebagai korbannya,” pungkas Maria. (gat/fmc/tom)
