Jakarta, 7 Agustus 2026 - Perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan transnasional berbasis teknologi menjadi perhatian dalam kegiatan diskusi, bedah buku, dan nonton bareng film Neraka Perbatasan yang digelar di Bangi Kopi, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (7/8). Kegiatan yang berlangsung pukul 13.30–17.00 WIB ini membahas maraknya scam center, judi daring, perdagangan orang, serta praktik perbudakan digital di Asia Tenggara. Sahabat Insan turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu perdagangan manusia.
Kegiatan diawali
dengan opening remarks dari Anita Ashvini Wahid, AICHR Indonesia, dan
dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah aktivis, jurnalis investigasi,
serta pegiat isu migrasi dan perdamaian Asia Tenggara, di antaranya Wahyu
Susilo, Gustika Jusuf, Fajar Nugraha, dan para narasumber lainnya. Film Neraka
Perbatasan serta buku SCAM menjadi bahan refleksi mengenai
bagaimana perkembangan teknologi dan pola perekrutan kerja daring dimanfaatkan
oleh sindikat perdagangan orang lintas negara di kawasan ASEAN.
Dalam wawancara
seusai kegiatan, Anita Wahid menilai Indonesia masih menghadapi persoalan
serius dalam aspek pencegahan maupun penanganan TPPO. Menurutnya, respons
negara masih terlalu terfragmentasi berdasarkan institusi, sementara sindikat
bekerja secara lintas sektor dan tidak mengenal batas kelembagaan. Kondisi
tersebut diperberat oleh keterbatasan sumber daya finansial, jumlah personel,
keterampilan, serta kapasitas lembaga dalam menghadapi kecepatan perkembangan
kejahatan digital. “Yang dikejar ini kecepatannya luar biasa cepat, sementara
kitanya terseok-seok,” ujar Anita.
Anita juga
menyoroti semakin beratnya ruang gerak organisasi masyarakat sipil (Civil
Society Organization/CSO) yang selama ini banyak memberikan dukungan dalam
penanganan TPPO. Menurutnya, masyarakat sipil kerap menghadapi berbagai tuduhan
dan tekanan ketika menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Meski demikian, ia dalam
wawancara dengan Sahabat Insan menegaskan bahwa keberpihakan terhadap korban
harus tetap menjadi kekuatan utama. “Yang penting kita mikirnya selalu mikir
korban yang paling utama,” katanya. Ia menilai harapan besar dalam menghadapi
persoalan TPPO justru berada pada masyarakat sipil yang terus berani mengambil
risiko untuk mendampingi dan melindungi korban.
Bagi Sahabat
Insan, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif
sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap modus baru perdagangan orang di era
digital. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan platform
pencarian kerja lintas negara, yang semestinya membuka peluang, justru dapat
dimanfaatkan sindikat untuk merekrut dan mengeksploitasi kelompok rentan,
terutama perempuan, anak-anak, dan masyarakat marginal. Melalui kolaborasi
antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas, upaya
pencegahan TPPO di kawasan ASEAN diharapkan dapat dilakukan secara lebih
terpadu, cepat, dan berorientasi pada keselamatan serta pemulihan korban.
Penulis dan Dokumentasi: Maria Fransiska Saraswati
Instagram: @ayaz1006
