Pelayanan Tiada Henti

“Dahulu waktu keadaan konflik saya tidak berani masuk ke daerah sini”, itulah sepenggal ungkapan yang dikeluarkan pemandu saat memasuki daerah beasiswa Sahabat Insan. Ungkapan tersebut merupakan tantangan yang dijalani Sahabat Insan dalam melakukan pelayanan 3 tahun berjalan, selama ini Sahabat Insan telah menolong 3.000 anak-anak Aceh daerah Simpang Ulim (Aceh Timur), Sampoiniet (Aceh Jaya), Lhoknga (Aceh Besar) dan kota Banda Aceh.

  Memasuki tahun 2010 Sahabat Insan melanjutkan pelayanan kepada anak-anak Aceh korban tsunami dan konflik. Pelayanan ini berlanjut karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Penghujung tahun 2009, Sahabat Insan melakukan kunjungan ke Aceh, dengan agenda merencanakan kelanjutan beasiswa 2010

Selama di Aceh, sahabat Insan bekerja sama dengan Nonong Mailufar koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir untuk survey sekolah calon penerima beasiswa di Kecamatan Sampoiniet dan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Beasiswa Sahabat Insan tahun 2010 berupa bantuan langsung perlengkapan kebutuhan sekolah seperti tas, seragam, sepatu, dan alat tulis kepada 2.000 siswa SD di kecamatan Sampoiniet dan Setia Bakti. 2 kecamatan tersebut terdapat sekolah yang belum menerima bantuan perlengkapan sekolah, dengan alasan tersebut Sahabat Insan dibantu LPM Pesisir membantu anak-anak yang membutuhkan perlengkapan sekolah.

Perjalanan berat harus dilalui tim Sahabat Insan menuju desa Patek, dahulu desa Patek  merupakan hutan, semenjak tsunami melanda Aceh, desa Patek dijadikan relokasi warga korban  tsunami. Transportasi menggunakan travel (L300) membutuhkan waktu sekitar enam jam untuk mencapai tujuan melewati bukit dan menyebrang sungai menggunakan kapal rakit. Selama perjalanan pemandangan nan elok terhampar sepanjang bibir pantai barat Aceh menuju desa Patek.

Seiring dengan pemandangan yang begitu indah, proses pembangunan jalan terus dilaksanakan untuk membuka jalur menuju Calang. Keadaan desa Patek saat ini  mulai berubah, beberapa rumah sudah dibangun untuk warga korban tsunami, dan masyarakat mulai membangun perekonomian desa mereka.

Beberapa sekolah yang dikunjungi Sahabat Insan dan LPM Pesisir di kecamatan Setia Bakti diantaranya SD Padang, SDN Sapek, MIN Pante Kuyun, SDN Gle Seubak, SDN Gunong Meunasah, SDN UPT II Patek B.

Perjalanan melewati hutan, kondisi jalan berlumpur, debu menebal, itulah gambaran yang harus dilalui tim Sahabat Insan masuk ke lokasi sekolah, namun tidak menyurutkan semangat dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan.

Perjalanan di hari kedua, dilakukan dengan berkunjung daerah kecamatan Sampoiniet, tim Sahabat Insan bersama LPM Psisir, melakukan survey di sekolah MIS (Madrasah Iptidayah Swasta) Lamteungoh, SDN UPT III Sayeung, SDN UPT V Patek, dan SDN Ie Jeureungeh.

Kondisi murid setiap sekolah di dua kecamatan sungguh mengkhawatirkan, banyak anak-anak membutuhkan perlengkapan sekolah. Keceriaan anak-anak di dua kecamatan  sangatlah berbeda dengan kondisi sekolah mereka, segala keterbatasan yang dialami anak-anak tidak menyurutkan mereka  pergi sekolah menimba ilmu.

Lhoknga

            Setelah melewati beberapa hari di Desa Patek, perjalanan tim Sahabat Insan dilanjutkan menuju daerah Lhoknga, Lhoknga merupakan bekas daerah tsunami dan konflik, namun dibalik cerita itu semua tersimpan pemandangan mempesona. Sahabat Insan bekerjasama dengan Rinaldi koordinator CC Lhoknga melayani 303 anak SD, SMP, SMU di 16 desa kecamatan Peukan Bada dan Lhoknga. Tiga tahun berjalannya beasiswa menghasilkan putra-putri yang berpendidikan.

Berbagai hambatan sering terjadi dalam proses pembagian beasiswa, keadaan geografis dan laporan data anak-anak telat masuk merupakan hambatan yang terjadi di daerah Lhoknga, Memasuki tahun keempat CC Lhoknga menyalurkan beasiswa melalui sekolah-sekolah di daerah Lhoknga agar lebih mudah proses pendataan dan pengumpulan laporan siswa.

            Pelayanan beasiswa Sahabat Insan terakhir bekerjasama dengan lembaga perguruan katolik di Banda Aceh melayani 70 anak yang membutuhkan bantuan. Memasuki tahun 2010, beasiswa Sahabat Insan bekerjasama dengan lembaga perguruan katolik terus berlanjut, namun beberapa anak-anak akan diseleksi untuk beasiswa selanjutnya. Proses penyeleksian dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh anak yang membutuhkan. Selama ini bantuan yang telah berlangsung, dapat membantu anak-anak yang kesulitan, namun beberapa dari mereka tidak konsisten dalam laporan penggunaan dana, hal tersebut yang menghambat proses pengiriman dana yang berlangsung selama ini.

            Membantu anak-anak kesulitan dalam menggapai pendidikan yang lebih tinggi menjadi pemacu bagi Sahabat Insan untuk memberikan  pelayanan tiada henti.

              

Rumah Singgah Untuk Orang Terbuang

Selama 6 bulan terakhir, PKR KWI bekerja sama dengan Peduli Buruh Migran dan Yayasan Nurani Dunia mengadakan Rumah Singgah bagi orang terbuang.

Tujuan didirikannya Rumah Singgah ini adalah:

1. Menjadi rumah sementara bagi orang terbuang dari Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Timur Tengah sampai ia bisa berkumpul kembali dengan keluaranya.
2. Memberi konseling psikologis dan pengobatan fisik agar korban dapat kembali berinteraksi sosial seperti semula.

Selama ini, pelayanan yang telah diadakan di Rumah Singgah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengobatan fisik. Kegiatan ini dilakukan secara berkala 2  kali seminggu oleh para dokter relawan dan pengobatan sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Konseling psikologis, yang dilaksanakan oleh tenaga psikolog secara rutin 3 kali dalam seminggu.
3. Kegiatan rohani. Aktifitas ini dilaksanakan secara rutin, bekerja sama dengan warga sekitar dan pihak yang selama ini mendukung dalam hal menyediakan agamawan untuk memberikan pelayanan rohani bagi orang terbuang.
4. Membangun interaksi sosial para korban di runah singgah (kebersihan bersama, menyaksikan film dokumenter sambil didiskusikan). Kegiatan ini dilakukan dengan membuat jadwal bersama dengan para korban sehingga mereka dapat selalu saling berinteraksi setiap harinya.
5. Pendidikan tentang hak-hak sebagai warga negara. Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin dalam bentuk diskusi dan saling berbgai di antara para korban dengan didampingi oleh Peduli Buruh Migran.

Jumlah orang yang ditampung sampai saat ini berjumlah 26 orang, yang terdiri atas:

1. 10 orang terbuang karena menjadi korban kebijakan pemerintah
2. 8 orang terbuang akibat penganiayaan majikan
3. 2 orang yang dibuang karena ditolak oleh keluarga karena menderita penyakit tertentu
4. 6 korban perdagangan manusia (human trafficking)

Dokumentasi Kongres III IKOHI di Wisma Samadi, Jakarta

Dua Perwakilan Crisis center KWI/PKR-KWI Billy Joseph Bibianus dan Sr Eugenia, PBHK memenuhi undangan Kongres III IKOHI di Jakarta. Kapasitas lembaga kami dalam Kongres III IKOHI sebagai peninjau.
Terimakasih IKOHI atas undangan, semoga dari hasil kongres yang telah direncanakan menjadi karya terbaik untuk perjuangan keadilan dari para Korban HAM berat dimasa lalu.
Salam,
PKR-KWI

Laporan acara Kongres III IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia).

Pada tanggal 6 sampai 10 Desember 2009, Perwakilan PKR-KWI Billy Joseph Bibianus dan Sr Eugenia, PBHK memenuhi undangan Kongres III IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di Wisma Samadi Jakarta. Undangan kami dalam kegiatan Kongres ini adalah sebagai Peninjau, hal ini berhubungan dengan lembaga kami crisis center KWI yang bekerja dibidang kemanusiaan dan beberapa kali bersentuhan langsung dengan siapapun mereka yang menjadi korban dari pelanggaran HAM.

Kongres yang dihadiri perwakilan korban dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan Timor-Leste ini akan mengambil tema, "Memperkuat Organisasi, Merintis Pemenuhan Hak-Hak Korban". Acara akan dibuka secara resmi dalam sebuah diskusi publik, "Membedah Agenda HAM Pemerintah SBY - Boediono" dengan pembicara utama Menkumham Patrialis Akbar (tidak hadir diwakili oleh Jusuf Hadi Staf Bidang HAM), Ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supanji tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilannya, Ketua Komnas Ifdhal Kasim, ICTJ (International Center for Transitional Justice) Galuh Wandita, Ketua Ikohi Spin Mugiyanto, dan sebagai Moderator Indria Ferninda (Wakil Koordinator KontraS). Diskusi publik diselenggarakan pada hari Senin, 7 Desember 2009 jam 09.30 WIB di Hotel Harris, Jakarta.

Kongres ini sebagai sebuah tempat untuk melakukan konsolidasi bersama antara para korban HAM diseluruh Indonesia dari perubahan AD/ART, Restruktur organisasi kepengurusan, dan strategi agenda program utama. Untuk kepengurusan yang akan datang terpilih kembali Sdr Spin Mugiyanto dan Sekertaris umum yang baru Sdri Wanma Yetty. Dan yang menjadi program utama dari Kongres ini adalah usaha untuk berjalannya untuk dilakukannya rekomendasi DPR sebelumnya kepada Pemerintahan SBY-Boediono tentang penghilangan orang secara paksa. Para korban berharap bahwa rekomendasi DPR ditindaklanjuti oleh Presiden. Rekomendasi DPR, yang mengacu pada kerja dan rekomendasi dari Komite Khusus Parlemen pada Penghilangan Paksa dalam periode 1997-1998, yang dikeluarkan pada 28 September 2009 adalah sebagai berikut;

1. Merekomendasikan Presiden untuk membentuk Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk kasus-kasus penghilangan tahun 1997-1998. 

2. Merekomendasikan Presiden dan semua instansi pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan pencarian 13 orang yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyimpulkan sebagai masih hilang; 

3. Merekomendasikan pemerintah untuk memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban. 

4. Merekomendasikan pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa '[Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa]' sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia. 

Selain agenda rekomendasi penghilangan paksa ini, ada juga dua program kerja yang menjadi program Ikohi dengan para korban yaitu :

1.        Bidang keadilan, yaitu pengungkapan kebenaran dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dari G 30 S, Malari 74, Petisi 50, Tanjung Priok'84, Peristiwa Lapangan Banteng, Talang Sari Lampung, Kedung Ombo, Peristiwa 27 Juli, Mei '98, Semanggi I & II, Penculikan Aktivis Mahasiswa ProDem, Kasus Aceh, Papua, Ambon, Poso, Sampit, Kalbar, Tim Tim, dan kasus berbagai lainnya yang pernah dilakukan oleh rejim otoriter Orde Baru Soeharto.

2.        Bidang reparatif korban HAM, Kompensasi sebagai korban kejahatan HAM, pengakuan dalam hak-hak politik korban yang merupakan bagian dari warga negara, pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang sama, perkerjaan yang layak dll.

Dalam acara Kongres ini dengan suasana yang cukup serius diselingi juga dengan pentas seni dari Band Ikohi yang membawakan beberapa lagu perjuangan. Pada malam kesenian dalam rangka Ulang tahun (Alm) Munir, dimana Suciwaty istri Munir hadir membawakan sharing kepada para korban tentang pengalaman jalan hidupnya bersama Almahrum Munir dan menyerukan agar para korban HAM tetap teguh bersatu dalam perjuangan menggapai keadilan. Pada malam terakhir diadakan acara Solidarity night oleh para peserta kongres. Dan acara ditutup pada hari penutupan tanggal 10 Desember 2009 yang bertepatan dengan hari HAM Internasional ke-61 dengan melakukan aksi dari depan Istana Negara yang berpawai ke Bunderan H.I. Aksi ini merupakan gabungan dengan beberapa elemen seperti YLBHI, Kaum Miskin Kota, Korban Ecosoc dan KontraS. Kami yang hadir dalam acara ini, walaupun bukan sebagai korban seperti mereka merasa mempunyai rasa empati yang mendalam dalam perjuangan mereka menggapai keadilan. Terlebih diantara korban ini sudah ada yang meninggal dan sudah dimakan umur, mereka adalah yang menjadi korban ’65. Kami berharap disuatu saat  para korban kekerasan HAM ini mendapatkan keadilan dan pengungkapan kebenaran dari negara. (Billy, PKR-KWI)

Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

Penerima Yap Thiam Hien Award 2009 itu adalah Pastor Johanes Jonga yang biasa disapa Pastor Jhon. Dia adalah rohaniwan Gereja Katolik yang saat ini bertugas di Kabupaten Keerom, Papua. Dewan juri memilihnya karena komitmen dan rekam jejak yang panjang dalam perjuangan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya di Papua. Bukan sekadar penghargaan, baginya ini adalah peringatan bahwa pelanggaran hak azazi manusia masih terjadi di bumi cendrawasih sampai sekarang.

Saat menerima penghargaan, Kamis (10/12) malam, Pastor Jhon banyak berbicara tentang persoalan HAM yang belum selesai di tanah Papua. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit. Hak-hak kelompok perempuan dan anak diabaikan. “Pembangunan fasilitas sarana publik seperti jalan, ruang sekolah, sarana kesehatan, pasar rakyat, jembatan tidak terselenggara sesuai kebutuhan” kata pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini.

Pastor Jhon Jonga juga mengkritik pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Alih-alih dilaksanakan dengan kesunguhan, menurutnya, otsus hanya jadi ajang bagi-bagi kekuasaan politik elit lokal. Distribusi kewenangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, melahirkan meluasnya praktek korupsi. Semangat pemekaran pun terus berjalan, tetapi lebih pada kepentingan pembagian kekuasaan.

Represif Aparat

Dalam kata sambutannya dia juga menyoroti praktek kekerasan demi kekerasan aparat terhadap warga asli Papua. Sampai saat ini masih terjadi dan belum diselesaikan. Seringkali kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Masyarakat ketakutan, karena siapa saja bisa ditangkap digeledah atau fotonya dipasang di ruang intelejen sebagai target operasi. Perlakuan serupa itu, diakui Pastor Jhon, pernah dialaminya. Teror aparat terhadap warga asli papua mengatasnamakan penjagaan terhadap NKRI. “Apakah hal tersebut, bukan menjadi selubung untuk menutupi praktek-praktek bisnis ilegal di tanah papua yang kaya raya?”

Bagi Pastor John, perespektif pendekatan pusat terhadap Papua harus diubah. Sudah cukup, warga papua dianggap musuh. Jangan lagi setiap orang dicurigai sebagai separatis. Langkah awal penyelesaian konflik di tanah papua adalah dengan menghargai eksistensi orang asil Papua sama sederajat dan bermartabat dengan rakyat Indonesia lain. “Praktek-praktek penyiksaan dan diskriminasi harus dihentikan dan segera membuka dialog,” tuturnya.

Melampaui Tugas Pastoral

Pastor Jhon Jonga saat ini sebagai seorang Katekese Kabupaten Keerom, Merauke, suatu wilayah yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dia datang ke Papua pada 1986 dan ditugaskan di paroki St Stefanus, Lembah Baliem, Wamena. di Papua. Setelah itu dia melanjutkan pelayanannya, di Kokonao, Kabupaten Mimika, Timika (1994-1999), kemudian pindah ke distrik Waris, Keerom (2001-2007) dan akhirnya saat ini di distrik Arso, Keerom sejak Januari 2008.

Dalam sambutan Pidato ketua dewan Juri Yap Thiam Hien Award melukiskan sebagai Pastor yang bekerja melampaui tugas-tugas pastoralnya. Sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hampir semua persolan yang dihadapi masyarakat dibelanya. “Ada sedikit pun perlakuan tidak adil, atau tindak kekerasan, dia pasti memprotes,”. Sampai-sampai di disebut sebagai pastor OPM, pihak gereja pun terkesima keaktifan Pastor Jhon. Kaum perempuan dan anak-anak banyak dibela dan diperhatikannya. Bahkan, Pastor Jhon menghafal nama anak-anak kecil di lingkungan pelayanannya, permasalahan, potensi dan bakat mereka. Tidak heran, karena perhatiannya tersebut, Pastor Jhon dicintai umatnya yang merupakan masyarakat Papua.

Pernah suatu saat pada 1999, Pastor Jonga ditahan dan diinterogerasi di Kantor Polisi Mimika. “Karena mendengar itu, ibu-ibu suku Amungme dan Komoru turun ke jalan dan mengepung kantor polisi. Penghargaan Yap Thiam Hien Award, tidak hanya sebuah puja-puji bagi Pastor Jhon, tetapi lebih dari itu harus menjadi peringatan tentang Papua. Masih banyak pekerjaan rumah soal HAM yang belum dikerjakan.

Selain itu diberikan penghargaan yang sama kepada Almahrum Fauzi Abdullah yang merupakan pejuang bersahaja. Beliau adalah seorang yang membela hak-hak kaum buruh.

Penghargaan Lifetime Achievement Yap Thiam Hien Award 2009 yang pertama kali diberikan kepada Fauzi Abdullah, aktivis yang konsisten dalam pendampingan gerakan penyadaran hak-hak buruh, yang baru meninggal dunia di Bogor, Sabtu (28/11). Ozi, demikian rekan-rekannya memanggil.

Ozi lahir di Bogor, 15 November 1949. Ia menikah dengan Dwi Purwanti tahun 2000 dan menghasilkan satu orang anak yang baru sekolah kelas tiga SD dari pernikahannya. Hingga meninggal, lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia itu masih bergiat di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai Ketua Dewan Federasi. Ozi yang selalu tampil bersahaja juga kerap mendiskusikan sajak-sajak dan buku sastra bersama rekan-rekannya.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengungkapkan rasa kehilangannya. Menurut dia, Ozi berperan besar dalam membangun sistem organisasi yang lebih demokratis di Kontras. ”Bang Ozi yang pernah memfasilitasi perubahan Kontras dari yayasan menjadi federasi, sekitar tahun 2002 hingga 2004. Termasuk berperan besar dalam pembenahan internal dan eksternal Kontras,” kata Usman.

Meski perannya sedemikian besar, dia lebih banyak di balik layar. Bagi Usman, almarhum setia dengan hal-hal yang dilakukan, di antaranya mendorong transformasi sosial. ”Juga mendampingi kaum buruh di masa Orde Baru,” tutur Usman.

Dalam sebuah rekaman acara penyerahan penghargaan bagi Fauzi Abdullah Todung Mulya Lubis selaku ketua Dewan Juri Penghargaan Yap Thiam Hien menuturkan “Fauzi Abdullah adalah bukan orang yang terkenal dan sering muncul di media masa dan banyak orang yang tidak mengenalnya, tetapi kegigihannya dan konsisten membela hak-hak sipil kaum buruh membuat dewan juri mengambil keputusan bahwa Fauzi Abdullah pantas menerima penghargaan ini”.

Penyadaran masyarakat

Nursyahbani Katjasungkana mengenang mulai bekerja sama dengan Ozi tahun 1980, saat pertama kalinya masuk LBH. Ketika itu, Ozi yang sudah lebih dulu di LBH memegang bagian nonlitigasi. ”Fauzi Abdullah adalah guru bagi saya dalam mengenalkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” kata Nursyahbani.

Ozi, kata Nursyahbani, bukan hanya sebagai pemikir dan perumus yang membicarakan konsep bantuan hukum dan penyadaran masyarakat, namun juga mampu mengimplementasikannya. ”Saya beruntung memperoleh banyak hal dari dia. Konsep bantuan hukum itu saya terapkan di LBH-APIK,” ujar Nursyahbani, yang kini menjadi Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK).

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Dewan juri Bapak Todung Mulya Lubis dan didampingi Bapak Ifdhal Kasim Ketua Komisioner Komnas HAM, serta diterima oleh pihak keluarga Istri Almahrum Fauzi Abdullah Dwi Purwanti beserta putra tunggalnya. 

Untuk memenuhi undangan penghargaan ini ke KWI, dua perwakilan PKR-KWI Billy Joseph Bibianus dan Corry Korita Neryceka hadir dalam malam penganugerahan Yap Thiam Hien 2009 yang dilangsungkan di Hotel Borobudur Jakarta. (Billy PKR-KWI).